KPK Audiensi Dengan Pihak Kemenkeu Riau Berantas Korupsi

Pekanbaru, -Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Riau menerima delegasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Lancang Kuning Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Riau. Kegiatan ini difokuskan pada diskusi audiens, koordinasi dan sosialisasi program mainstream antikorupsi.  

Acara tersebut mempertemukan seluruh pejabat tingkat II dan  III Kementerian Keuangan Provinsi Riau. Sementara dari KPK, Wakil Menteri Pengawasan dan Koordinasi KPK, Didik Agung Widjanarko dan Korsupgah Wilayah I, beserta tim KPK lainnya.  Wakil Koordinator dan Pengawas KPK, Didik Agung Widjanarko menjelaskan, korupsi sangat besar dan cenderung terencana.  

Baca juga: Mardani Ali Sera Usulkan Anggaran IKN dan Kereta Cepat Dialihkan untuk Satpol PP

"Hati-hati kalau ada tindak pidana korupsi di bawah pengawasan KPK, pasti ketahuan sampai ke akar-akarnya dan semua pihak yang terlibat pasti ketahuan, " kata Didik mengutip Didik, Rabu. (31 Agustus 2022).  

Pada saat yang sama, ia juga  berulang kali menjelaskan akibat hukum dari perbuatan penggelapan, yaitu dapat diancam dengan hukuman mati yang paling berat.  KPK juga memberikan perhatian kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Baca juga: PT PHR Tersandung Kasus 700 Unit Mobil Panitia Tender Kelimpungan

Hal ini memaksa KPK untuk mengajak semua instansi yang terkait dengan pemerintahan daerah, termasuk Kanwil Ditjen Pajak Riau, untuk turut serta dalam pencegahan dan pengendalian pendapatan daerah dan pemanfaatan sumber dayanya. juga  bagian dari barang milik negara.  

Kepala Kementerian Keuangan Riau Ismed Saputra mengatakan, pihaknya sangat mendukung segala upaya pencegahan korupsi. . merupakan instansi pemerintah dengan kinerja tertinggi di tingkat nasional, ” kata Ismed.

Baca juga: Komisi XI DPR RI Setujui Anggaran Kemenkeu Tahun 2023 Sebesar Rp45 Triliun

Terkait dengan perjanjian kerjasama tripartit yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) - Departemen Umum Perimbangan Keuangan (DJPK) - pemerintah daerah “ Saat ini, di Riau sendiri, ada  pemerintah kabupaten dan kota yang menandatangani perjanjian kerjasama.

Masih ada 9 pemerintah daerah termasuk 8 pemerintah kabupaten dan kota dan satu pemerintah provinsi yang akan berpartisipasi dalam kerjasama ini dan diharapkan penandatanganan akan berlangsung. kata Ahmad Djamhari.  

Baca juga: Yandri Susanto Soroti Pengelolaan BOP Pesantren oleh Kemenag

Ia menambahkan, perjanjian kerjasama ini dapat menjadi salah satu sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah  korupsi  pendapatan negara dan pemerintah daerah.  

"Karena salah satu poinnya adalah penegasan mengenai alokasi objek pajak pusat dan daerah untuk menghindari  pajak berganda atau under-taxation, " tutup nya. (Mulyadi).

Baca juga: Said Abdullah: APBN Sehat, Manfaat Berkali Lipat